Kebijakan Moneter : Pengertian, Tujuan, Macam/Jenis, dan Pengaruh terhadap Perekonomian, Lengkap
Pentingnya kebijakan moneter sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi di berbagai negara adalah akibat gagalnya langkah –langkah dalam kebijakan fiskal untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi.
Kegagalan kebijakan fiskal antara lain disebabkan oleh semakin mem bengkaknya defisit anggaran pemerintah. Defisit tersebut tidak hanya dibiayai dengan utang, dari sektor perbankan maupun non perbankan, tetapi juga dari pencetakan uang baru.
Jika jumlah uang beredar di masyarakat melebihi dari jumlah yang diperlukan untuk membiayai transaksi dalam perekonomian, akan menimbulkan apa yang disebut dengan inflasi, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya.
1. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga.
Menurut Undang –Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Antara lain dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga.
Kebijakan pemerintah di bidang keuangan adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk menjaga nilai rupiah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan dalam sebuah tabel berikut.
No. | Kebijakan Moneter | Inflasi | Deflasi |
1. | Diskonto | Menaikkan Suku Bunga | Menurunkan Suku Bunga |
2. | Politik Pasar Terbuka | Menjual Surat –Surat Berharga | Membeli Surat –Surat Berharga |
3. | Cash Ratio | Menaikkan Cash Ratio | Menurunkan Cash Ratio |
4. | Pengawasan Kredit | Kredit Ketat | Kredit Longgar |
2. Tujuan Kebijakan Moneter
Bank sentral melaksanakan kebijakan moneter dengan tujuan sebagai berikut.
a. Meningkatkan Kesempatan Kerja
Stabilitas ekonomi dapat tercapai dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil.
Perekonomian yang stabil akan menarik para investor untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan investasi –investasi baru. Apabila produksi meningkat maka kesempatan kerja juga akan semakin bertambah.
b. Menjaga Stabilitas Ekonomi
Stabilitas ekonomi yang mantap merupakan dambaan hampir setiap negara. Mengapa demikian? Karena stabilitas ekonomi merupakan keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa serta arus perputaran uang berlangsung secara berimbang.
Jika bank sentral mampu mengatur jumlah uang yang beredar ini dan sesuai kebutuhan, maka akan tercipta keadaan ekonomi yang stabil.
c. Perbaikan Neraca Pembayaran
Kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral ternyata juga bisa berpengaruh pada perbaikan neraca pembayaran. Misalnya saja dengan melakukan devaluasi, perdagangan luar negeri akan menjadi surplus. Devaluasi menyebabkan harga produk dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan mata uang asing.
Dengan hal ini diharapkan nilai ekspor akan meningkat. Tetapi devaluasi ini hanya bisa diterapkan pada negara yang menganut sistem kurs tetap.
d. Menjaga Stabilitas Harga
Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang atau jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang atau jasa akan menghasilkan harga dan memberi pengaruh terhadap tingkat harga –harga yang berlaku. Untuk itu diperlukan pengaturan jumlah uang yang beredar oleh bank sentral melalui kebijakan moneter, agar tingkat harga bisa relatif stabil.
3. Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian
Pada umumnya tidaklah sulit untuk mengidentifikasi pengaruh dari kebijakan moneter terhadap perekonomian. Untuk memudahkan dalam memahaminya, dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar.
a. Kebijakan Uang Ketat (Tight Money Policy/TMP)
Kebijakan uang ketat adalah salah satu bentuk kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk memengaruhi perekonomian dengan mengurangi jumlah uang beredar atau menaikkan tingkat suku bunga.
Kebijakan yang bersifat kontraktif akan mengurangi jumlah uang beredar (penawaran uang) di masyarakat. Masyarakat dan perusahaan memiliki lebih sedikit uang di kas atau di rekening bank. Berkurangnya jumlah uang beredar akan memengaruhi tingkat suku bunga cenderung naik.
Konsekuensinya, masyarakat (konsumen dan para investor) tidak dapat meningkatkan kemampuan atau daya beli terhadap sejumlah barang dan jasa yang diinginkan. Selain itu, dalam kondisi tingkat bunga tinggi permintaan untuk berinvestasi pun berkurang.
Kebijakan uang ketat dapat memengaruhi konsumen untuk membeli barang.
b. Kebijakan Uang Longgar (Easy Money Policy/EMP)
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kebijakan uang longgar adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah melalui Bank Sentral dalam menambah jumlah uang beredar atau menurunkan tingkat suku bunga.
Kebijakan yang bersifat ekspansif berarti menambah jumlah uang beredar ( penawaran uang) di masyarakat. Masyarakat dan perusahaan memiliki lebih banyak uang di kas atau di rekening bank. Banyaknya jumlah uang beredar akan memengaruhi tingkat suku bunga untuk cenderung turun.
Konsekuensinya, masyarakat (konsumen dan para investor) dapat meningkatkan kemampuan atau daya beli mereka terhadap sejumlah barang dan jasa yang diinginkan. Selain itu, dalam kondisi tingkat bunga rendah permintaan untuk berinvestasi pun meningkat.
Investasi antara lain dilakukan dalam bentuk pembelian tanah, gedung untuk disewakan atau dengan menyimpan kekayaannya dalam bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham perusahaan. Meningkatnya pengeluaran konsumen dan investor, akan ber-pengaruh terhadap produksi, kesempatan kerja di masyarakat.
Proses tersebut akan berakibat pada besarnya permintaan agregat dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional.
4. Macam –Macam Kebijakan Moneter
Untuk menyeimbangkan jumlah kebutuhan uang yang sesuai dengan keadaan, pemerintah menetapkan kebijakan moneter melalui bank sentral, yaitu :
a. Politik Diskonto (Discount Rate Policy)
Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Pada saat bank sentral menaikkan suku bunga, maka tujuannya adalah mengurangi jumlah uang beredar.
Naiknya suku bunga menyebabkan masyarakat atau bank umum akan cenderung menyimpan uangnya di bank. Jika bank sentral menurunkan suku bunga bank berarti bank sentral akan menambah uang yang beredar.
Rendahnya suku bungadi bank menyebabkan minat menabung masyarakat berkurang dan banyak orang yang justru mengambil uang tabungannya, sehingga peredaran uang di masyarakat semakin banyak.
b. Politik Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Politik pasar terbuka (open market operation) adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat –surat berharga berupa obligasi.
Apabila bank sentral menjual surat berharga (open market selling) kepada bank –bank umum berarti bank sentral bermaksud mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Penjualan SBI dilakukan oleh bank sentral apabila perekonomian mengalami gejala –gejala inflasi.
Sebaliknya, apabila bank sentral membeli kembali surat berharga (open market buying) berarti bank sentral bermaksud untuk menambah jumlah uang yang beredar ke dalam perekonomian. Dana dari bank sentral atas penjualan surat berharga oleh bankumum digunakan untuk menyalurkan kredit ke masyarakat.
Kebijakan bank sentral membeli surat berharga dari bank umum biasanya digunakan untuk menanggulangi ekonomi yang sedang mengalami kelesuan (resesi) atau berada pada kondisi deflasi.
c. Kebijakan Kredit Selektif
Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah yang beredar di masyarakat dengan cara menentukan syarat –syarat yang ketat. Bank yang ingin memberikan kredit harus memerhatikan syarat –syarat kredit yang dikenal dengan 5C (Character, Collateral, Capital, Capacity, and Condition of Economy).
Dengan kebijakan kredit ketat ini, bank sentral bisa mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.
d. Politik Cadangan Kas (Cash Ratio)
Politik cadangan kas (cash ratio) adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank –bank umum dalam mengedarkan/memberikan kredit kepada masyarakat.
Dengan menaikkan cadangan kas, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan naiknya cadangan kas, berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk tidak diedarkan. Kebijakan ini biasa dilakukan pada saat perekonomian sedang mengalami gejala inflasi.
Pada saat bank sentral menurunkan cadangan kas (cash ratio), berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar. Hal ini bisa dilakukan karena pada saat bank sentral menurunkan cadangan kas, berarti bank –bank umum bisa mengedarkan uang lebih banyak.
Contoh :
Bila bank sentral menetapkan cadangan kas minimum yang harus ada sebesar 30%, maka jumlah yang beredar sebesar Rp100 miliar. Jadi, cadangan yang harus ada dibank umum dapat dihitung:
30% × Rp100 miliar = Rp30.000.000.000,00
Berarti kredit yang diberikan kepada masyarakat paling banyak sebesar Rp70.000.000.000,00
Berdasarkan contoh tersebut, maka perhitungan jumlah uang yang beredar dapat dirumuskan sebagai berikut:
Jumlah Uang yang Beredar | = | Alat Likuid atau Uang Tunai |
Cadangan Wajib Minimum |
Contoh:
Jika Bank Indonesia menetapkan cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh bank umum sebesar 12,5%, dan bank umum memiliki alat likuid sebesar Rp 400 miliar, maka jumlah uang yang beredar dapat dihitung sebagai berikut.
Jumlah uang yang beredar:
Rp400.000.000.000,00 | = | Rp3.200.000.000.000,00 |
12,50% |
Jadi, jumlah uang yang beredar Rp3.200.000.000.000,00
e. Kebijakan Devaluasi dan Revaluasi
Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki neraca pembayaran luar negeri. Dengan devaluasi, harga barang ekspor akan menjadi murah di luar negeri sehingga nilai ekspor bisa meningkat.
Sementara itu harga barang impor (dalam mata uang domestik/rupiah) menjadi lebih mahal sehingga dapat mengurangi besarnya impor. Peningkatan ekspor dan penurunan impor ini akan mendorong neraca perdagangan surplus, artinya ekspor lebih besar daripada impor. Sedangkan revaluasi merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan kembali nilai rupiah terhadap mata uang asing.
f. Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba untuk mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Bank sentral melalui media massa, pengumuman atau pidato –pidato bisa memengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter.
Misalnya, gubernur Bank Indonesia dapat memberi saran agar perbankan berhati –hati dengan kreditnya atau membatasi keinginannya meminjam uang dari bank sentral.
